Gedung baru KPK dibutuhkan untuk menampung sedikitnya 400 pegawai baru.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembangunan gedung baru KPK.
Pasalnya hingga saat ini, anggaran untuk program tersebut masih diberi tanda bintang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu artinya,belum pasti disetujui.
"Kami harapkan rencana membangun gedung itu bintangnya dihapus. Ini terserah pada Komisi III, yang jelas problem antara perkara yang masuk dengan sumber daya manusia yang ada membuat kami mengalami
keterbatasan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Gedung DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, seperti ditulis laman beritasatu.com, Senin (27/02).
Gedung baru tersebut dibutuhkan karena KPK membutuhkan pegawai baru sekitar 400 orang. Saat ini tercatat, 700 pegawai di lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut. "Kira-kira masih butuh 400 pegawai lagi," lanjutnya.
Berdasarkan surat yang diterima KPK, anggaran rencana pembangunan gedung baru tersebut belum ditandatangani karena permintaan pimpinan DPR atas permintaan Komisi III kepada Kementerian Keuangan.
Diajukan Sejak 2009
Ditemui terpisah, Jubir KPK Johan Budi SP menuturkan, pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung itu sejatinya telah dilakukan sejak 2009 untuk dianggarkan 2010.
"Pada 2009 pernah diajukan untuk anggaran 2010, tapi belum disetujui oleh DPR," katanya, saat dihubungi beritasatu.com, di Jakarta.
Johan menuturkan, untuk membangun gedung baru, KPK mengajukan anggaran senilai Rp90 miliar. "Waktu itu pernah mengajukan anggaran senilai Rp90 miliar untuk pembangunan gedung dan ruang tahanan," kata Johan.
Penentuan lokasi, menurut Johan, ditentukan oleh Kementerian Keuangan. "Lokasi waktu itu sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.
Rencananya, menurut Johan, gedung baru KPK harus bisa menampung sekitar 700 hingga seribu pegawai KPK.
Menanggapi itu, Anggota Komisi III dari F-Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, sejatinya pembangunan gedung baru KPK itu sudah disetujui oleh komisi hukum. "Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK. Jangan seolah-olah kami menghalangi," kata dia dalam kesempatan yang sama.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembangunan gedung baru KPK.
Pasalnya hingga saat ini, anggaran untuk program tersebut masih diberi tanda bintang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu artinya,belum pasti disetujui.
"Kami harapkan rencana membangun gedung itu bintangnya dihapus. Ini terserah pada Komisi III, yang jelas problem antara perkara yang masuk dengan sumber daya manusia yang ada membuat kami mengalami
keterbatasan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Gedung DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, seperti ditulis laman beritasatu.com, Senin (27/02).
Gedung baru tersebut dibutuhkan karena KPK membutuhkan pegawai baru sekitar 400 orang. Saat ini tercatat, 700 pegawai di lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut. "Kira-kira masih butuh 400 pegawai lagi," lanjutnya.
Berdasarkan surat yang diterima KPK, anggaran rencana pembangunan gedung baru tersebut belum ditandatangani karena permintaan pimpinan DPR atas permintaan Komisi III kepada Kementerian Keuangan.
Diajukan Sejak 2009
Ditemui terpisah, Jubir KPK Johan Budi SP menuturkan, pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung itu sejatinya telah dilakukan sejak 2009 untuk dianggarkan 2010.
"Pada 2009 pernah diajukan untuk anggaran 2010, tapi belum disetujui oleh DPR," katanya, saat dihubungi beritasatu.com, di Jakarta.
Johan menuturkan, untuk membangun gedung baru, KPK mengajukan anggaran senilai Rp90 miliar. "Waktu itu pernah mengajukan anggaran senilai Rp90 miliar untuk pembangunan gedung dan ruang tahanan," kata Johan.
Penentuan lokasi, menurut Johan, ditentukan oleh Kementerian Keuangan. "Lokasi waktu itu sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.
Rencananya, menurut Johan, gedung baru KPK harus bisa menampung sekitar 700 hingga seribu pegawai KPK.
Menanggapi itu, Anggota Komisi III dari F-Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, sejatinya pembangunan gedung baru KPK itu sudah disetujui oleh komisi hukum. "Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK. Jangan seolah-olah kami menghalangi," kata dia dalam kesempatan yang sama.
0 komentar:
Posting Komentar